Ungkapan di atas adalah apa yang pernah diungkapkan oleh Manuel L Quezon, Presiden Persemakmuran Filipina (1935-1944) dari partai Nasionalista.
Inti dari ungkapan tersebut adalah bahwa begitu satu tugas terhadap negara diamanahkan kepada kita, maka usai sudah loyalitas kita pada partai politik, pada golongan. Tibalah saatnya kita berdiri di atas kepentingan semua golongan.
Kalau itu diterapkan oleh politisi kita, maka tak perlu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan disorot publik, dan tentunya tak perlu pula Presiden Jokowi meminta para menterinya berulang kali untuk fokus, fokus dan fokus pada kerja, khususnya 3 hari lalu mengingatkan perkara Ketua Umum PAN itu yang membagi-bagikan minyak goreng gratis pada warga di Telukbetung Timur-Bandar Lampung pada 'kampanye' putrinya yang kelak maju sebagai calon legislatif.
Memang Zulhas bukan satu-satunya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang merupakan ketua umum partai politik, ada juga Airlangga Hartato (Golkar), Suharso Manoarfa (PPP) dan juga Prabowo Subianto (Gerindra). Namun, sepertinya Mendag yang baru dilantik bulan lalu itu sedang apes.
Kenapa apes?
Sebab begitu seseorang mengemban jabatan publik dan pada saat yang sama juga pejabat teras sebuah partai politik maka conflict of interest sulit dihindarkan adanya.
Maka, seperti apa pun pengurus PAN yang lain mengatakan bahwa ketika di Lampung itu acara partai dengan maksud Zulhas hadir dalam kapasitas sebagai ketua umumnya, namun pada saat yang sama juga jabatan Mendag itu melekat pada dirinya.
Karena itulah seorang pejabat itu bukan saja harus benar, tapi harus tanpak benar.
Menggeser atau mengalihkan jabatan apa pun kepada yang lain memang adalah jalan terbaik, karena tugas publik adalah tugas yang jauh lebih besar lagi.
Bahkan, siapa pun sebagai ketua umum partai politik dan dari partai mana pun, baiknya mesti memilih salah satu, agar tidak berada di bawah 'ketiak' presiden, dan supaya dirinya dan partainya memiliki maruah.
Tapi, apa bagi politisi di zaman sekarang ini maruah masih perlu? (Wamdi)
Inti dari ungkapan tersebut adalah bahwa begitu satu tugas terhadap negara diamanahkan kepada kita, maka usai sudah loyalitas kita pada partai politik, pada golongan. Tibalah saatnya kita berdiri di atas kepentingan semua golongan.
Kalau itu diterapkan oleh politisi kita, maka tak perlu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan disorot publik, dan tentunya tak perlu pula Presiden Jokowi meminta para menterinya berulang kali untuk fokus, fokus dan fokus pada kerja, khususnya 3 hari lalu mengingatkan perkara Ketua Umum PAN itu yang membagi-bagikan minyak goreng gratis pada warga di Telukbetung Timur-Bandar Lampung pada 'kampanye' putrinya yang kelak maju sebagai calon legislatif.
Memang Zulhas bukan satu-satunya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang merupakan ketua umum partai politik, ada juga Airlangga Hartato (Golkar), Suharso Manoarfa (PPP) dan juga Prabowo Subianto (Gerindra). Namun, sepertinya Mendag yang baru dilantik bulan lalu itu sedang apes.
Kenapa apes?
Sebab begitu seseorang mengemban jabatan publik dan pada saat yang sama juga pejabat teras sebuah partai politik maka conflict of interest sulit dihindarkan adanya.
Maka, seperti apa pun pengurus PAN yang lain mengatakan bahwa ketika di Lampung itu acara partai dengan maksud Zulhas hadir dalam kapasitas sebagai ketua umumnya, namun pada saat yang sama juga jabatan Mendag itu melekat pada dirinya.
Karena itulah seorang pejabat itu bukan saja harus benar, tapi harus tanpak benar.
Menggeser atau mengalihkan jabatan apa pun kepada yang lain memang adalah jalan terbaik, karena tugas publik adalah tugas yang jauh lebih besar lagi.
Bahkan, siapa pun sebagai ketua umum partai politik dan dari partai mana pun, baiknya mesti memilih salah satu, agar tidak berada di bawah 'ketiak' presiden, dan supaya dirinya dan partainya memiliki maruah.
Tapi, apa bagi politisi di zaman sekarang ini maruah masih perlu? (Wamdi)
0 komentar: